DIKLAT & BIMTEK

Bimtek Keuangan Daerah

 

BIMTEK REVIU LAPORAN KEUANGAN DAERAH SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NO. 4 TAHUN 2008

Senin, 01-08-2016

Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan sesuai dengan Permendagri No. 4 tahun 2008 dilaksanakan dengan teknik reviu penelusuran angka-angka dalam laporan keuangan. Dalam melaksanakan reviu, aparat pengawasan intern perlu

Baca Selengkapnya
 
 

BIMTEK PEDOMAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN RKA SKPD

Senin, 01-08-2016

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran dengan mempertimbang

Baca Selengkapnya
 
 

BIMTEK PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA SKPD

Senin, 01-08-2016

Merupakan metode serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh pimpinan puncak untuk dilaksanakan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka mencapai tujuan suatu proses yang berorientasi pada

Baca Selengkapnya
 
 

BIMTEK EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

Senin, 01-08-2016

Selain persoalan-persoalan dibidang pengelolaan keuangan daerah, instansi pemerintah daerah juga dituntut untuk melakukan Evaluasi Terhadap Laporan Akuntanbilitas Kinerjanya (LAKIP).

Baca Selengkapnya
 
 

BIMTEK PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA

Senin, 01-08-2016

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD, yang merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran.

Baca Selengkapnya
 
 

BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS AKRUAL SESUAI DENGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Senin, 01-08-2016

Sehubungan dengan ketentuan dalam paket perundang-undangan keuangan negara yang mengamanatkan pemberlakuan basis akrual dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah/Kementerian/Lembaga Negara/Pemerintah Daerah

Baca Selengkapnya
 
 

BIMTEK ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERENCANAAN BAGI PENGGUNA ANGGARAN (PA), PPTK, PPK, DAN BENDAHARA

Senin, 01-08-2016

Dalam mengelola serta merencanakan Budgeting merupakan suatu pendekatan formal dan sistematis di dalam perencanaan, koordinasi dan pengawasan keuangan. Pelatihan pengelolaan Budgeting sebagai kunci manajemen keuangan

Baca Selengkapnya
 
 

BIMTEK TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA

Senin, 01-08-2016

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas-tugas perbendaharaan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 55 Tahun 2008 Tentang

Baca Selengkapnya
 
 

BIMTEK PENYUSUNAN KUA PPAS DAN EVALUASI RAPBD

Senin, 01-08-2016

Sasaran Dan Kebijakan Daerah Dalam 1 (satu) Tahun Anggaran Yang Menjadi Petunjuk Dan Ketentuan Umum Yang Disepakati Sebagai Pedoman Penyusunan R-APBD Dan RP-APBD

Baca Selengkapnya
 
 

BIMTEK VERIFIKASI DAN REKONSILIASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA

Senin, 01-08-2016

Penatausahaan pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan oleh para bendahara merupakan salah satu aktivitas penting dalam rangka mewujudkan terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang tertib,

Baca Selengkapnya
 
 

BIMTEK PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA INSTANSI PEMERINTAH

Jum'at, 29-07-2016

Sejalan dengan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Baca Selengkapnya
 
 

BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN INSTANSI PEMERINTAH

Selasa, 19-07-2016

Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, UU No. 17 Tahun 2003 dan tentang Keuangan Negara dan Permendagri No. 21 Tahun 2011

Baca Selengkapnya
 
 

BIMTEK AKUNTANSI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Senin, 18-07-2016

Pemerintah daerah menyusun sistem akuntansi pemerintah daerah yang mengacu kepada standar akuntansi pemerintahan. Sistem akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)

Baca Selengkapnya
 
 

BIMTEK STANDARISASI PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA (SPKN)

Senin, 18-07-2016

Standar Pemeriksaan merupakan patokan bagi para pemeriksa dalam melakukan tugas pemeriksaannya. Seiring dengan perkembangan teori pemeriksaan, dinamika masyarakat yang menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas, sert

Baca Selengkapnya
 
 

BIMTEK TATA CARA PERENCANAAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS BERDASARKAN PERMENDAGRI No. 16 TAHUN 2013

Senin, 18-07-2016

bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas belanja perjalanan dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perlu melakukan perubahan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri

Baca Selengkapnya
 
 

BIMTEK PEDOMAN DAN TATA CARA AUDIT PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Senin, 18-07-2016

Tujuan adanya audit Pendapatan Asli Daerah adalah mengungkapkan ada atau tidaknya salah saji material dalam Pos Pendapatan Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan yang sah.

Baca Selengkapnya
 
 

BIMTEK PENYUSUNAN NERACA AWAL DAN AKHIR PEMERINTAH DAERAH

Senin, 18-07-2016

Dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, agar Kepala Daerah menyusun laporan keuangan secara komprehensif, antara lain termasuk penyusunan neraca awal dan akhir pemerintah daerah.

Baca Selengkapnya
 
 

BIMTEK MEKANISME PEMBERIAN DAN PENGELOLAAN HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH PASCA BENCANA (PMK No.162/PMK.07/2015)

Sabtu, 16-07-2016

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (7) dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Hibah

Baca Selengkapnya
 
 

BIMTEK PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Sabtu, 16-07-2016

Penyusunan, pembahasan dan pemberian hibah dan bansos memerlukan pedoman untuk penganggaran dan pelaksanaan dalam pengelolaan Hibah dan Bansos. Dengan di tertibkannya Permendagri Nomor 14 tahun 2016

Baca Selengkapnya
 
 

SOSIALISASI PERMENDAGRI NO. 14 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI APBD

Sabtu, 16-07-2016

Dalam rangka tertib administrasi dan terciptanya harmonisasi, stabilisasi, efektifitas serta menjamin partisipasi masyarakat guna memperkuat dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah

Baca Selengkapnya
 
 

SOSIALISASI PERMENDAGRI NO. 18 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 DAN STRATEGI PENCAPAIAN RKPD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Sabtu, 16-07-2016

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta program dan kegiatan pembangunan daerah

Baca Selengkapnya